 |
| KAMMI Saat Diskusi Dengan Pemerintah Sumbawa |
SUMBAWA, Portalindonesia.co-Pentolan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Argian meminta Pemerintah untuk sering turun ke tengah masyarakat dan sering melakukan diskusi dengan Mahasiswa dan kaum intelektual.
"Demo seperti ini tidak akan terjadi jika pemerintah sering turun dialog dan diskusi dengan mahasiswa serta dengan kaum intelektual, " ungkap argian, Kamis (2/5/2019).
Bahwa dirinya datang bersama puluhan aktivis KAMMI lainnya tiada lain tiada bukan kecuali mengajak pemerintah untuk membangkitkan pendididkan di Sumbawa.
"Kami turun di Moyo Hulu dan Lenanggguar. Data yang kami dapatkan dilapangan masih banyak ketimpangan didunia pendidikan. Karena, kami melihat bahwa guru honorer memiliki peran penting dalam dunia pendidikan," bebernya.
Argian, juga menegaskan bahwa terkait dengan sistem dapodik saat ini sangat kesulitan bagi guru honorer.
"Guru honorer berkerja bukan karena gaji tapi mereka ingin mengabdi," tegasnya.
Sementara itu ditempat yang sama Asisten I Setda Sumbawa Dr. Muhammad Iksan,M.Pd mengatakan bahwa terkait dengan persoalan gaji guru honorer pemerintah tidak pernah diam. Untuk meningkatkan kwalitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Apa yang disampaikan oleh KAMMI saat ini bukan hanya terjadi ditingkat daerah. Tapi juga terjadi di tingkat nasional.
"Penerimaan guru honorer itu tidak secara resmi oleh Bupati tapi kewenangan itu ada di sekolah. Padahal sesusunggunya guru honorer itu tidak bisa diangkat lagi. Namun, Dunia pendididkan kita dituntut harus maju, tapi gajinya kurang. Masalah guru ini memang carut marut," ujarnya
Masih Iksan, Pemerintah tidak pernah diam dalam menyikapi Guru Honorer. BoSda itu untuk menutup kekurangan dari Bos. PAD Kabupaten Sumbawa hanya 149 Milyar dan APBD 1,8 Triliun.
"Jadi Kabupaten Sumbawa itu termasuk Kabupaten miskin.
Guru bantu sudah tidak ada. Dan guru bantu harus diangkat menjadi PNS. Tahun ini Pemerintah mengajukan kembali. Gaji P3K ditanggung daerah. Kalau gaji kami dari ditanggung pusat. Guru yang lulus P3K kemarin sejumlah 365 orang itu digaji Pemda dengan anggaran sekitar Rp 6 milyar," Terangnya.
"Kita akan buka untuk tahun depan. Pemerintah akan habiskan guru honorer. Karena status nya sama seperti kami. Bahkan yang lulus itu Bisa naik pangkat bahkan sama kedudukannya dengan PNS," sambungnya.
Iksan menegaskan, mengenai adanya titipan soal Guru Honorer, itu tidak benar. Pemerintah tidak pernah melakukan hal tersebut.
"Coba silakan di cek. Habis kuliah kadang mereka ingin mengabdi. Meskipun tidak punya gaji, mereka rela menjadi guru honor. Namun terkadang karena mareka sudah lama mengabdi banyak guru honorer yang ingin mendapatkan statusnya," ungkapnya.
Hal yang sama dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Drs. H. Sahril, M. Pd, bahwa dirinya siap menerima masukan yang konstruktif dari semua element masyarakat.
"NPTK itu adalah pintu masuk guru honorer. Saya pernah menjadi guru honorer. Pada tahun 1990. selama tiga bulan. dan gaji saya hanya Rp 30.000. Jadi Pemerintah selalu hadir untuk dan selalu memperjuangkan nasib guru honorer, " singkat H. Sahril. (Hermansyah)
